Sosial

Riset 9 Negara: Facebook dan Twitter Banyak digunakan Untuk Menggiring Opini

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Universitas Oxford mengungkapkan bahwa banyak konten di media sosial yang digunakan untuk propaganda demi menggiring opini publik.

Untuk Rusia sendiri 45% akun Twitter yang sangat aktif di negara tersebut adalah bot (robot), sedangkan di Taiwan ribuan akun semi-otomatis terkoordinasi dengan baik melakukan propaganda yang disokong oleh daratan Cina guna menjatuhkan presiden Tsai Ing-wen.

Oxford’s Internet Institute’s Computational Propaganda Research Project memperoleh data dari 9 negara, diantaranya: Brazil, Canada, China, Jerman, Polandia, Ukraina dan A.S. Hasilnya, mereka menemukan “Kebohongan, informasi salah dan sampah,” kebanyakan konten adalah propaganda tradisonal yang merambah digital dan “didukung oleh algoritma Facebook maupun Twitter,” ujar Philip Howard, seorang profesor studi internet di Oxford.

Direktur proyek dari penelitian ini Samuel Wooley mengatakan bahwa untuk A.S, para peneliti menemukan apa yang ia sebut “Pemufakatan kebohongan,” yaitu membuat popularitas palsu hingga seorang kandidat dapat memiliki kelayakan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya (meskipun tidak layak).

Propaganda Rusia pada media sosial sudah sangat terkenal, termasuk dugaan keterlibatannya dalam mempengaruhi pemilihan presiden di A.S dan Prancis, tidaklah mengherankan media sosial di negara Rusia sendiri disusupi propaganda-digital domestik. Wolley menambahkan “Rusia adalah contoh kasus bagaimana rezim otoriter menggunakan media sosial untuk mengendalikan rakyat.”

Namun sayangnya, penelitian mengindikasikan bahwa pihak media sosial masih belum terlalu maksimal mengatasi permasalahan ini , Facebook contohnya, menyerahkan kebanyakan tugas anti-propagandanya kepada organisasi eksternal seperti Snopes dan Associated Press, sedangkan anti-bot pada Twitter hanya efektif memerangi aktifitas komersil dan kurang mampu membunuh akun otomatis yang terlibat dalam aktifitas politik.

Para peneliti menemukan satu negara yang berbeda, yaitu Jerman. Pemerintah jerman sudah lebih dulu mengajukan proposal dan mengimplementasikan hukum yang meminta pertanggungan jawaban atas apa yang di posting pada media digital, bagaimana dengan Indonesia?